SURAT KUASA – Jika seseorang tidak dapat melaksanakan perbuatan hukumnya sendiri karena sebab tertentu – misalnya sakit – maka orang lain dapat mewakili kepentingan hukum orang tersebut melalui pemberian kuasa. Kuasa semacam ini pada intinya memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum seseorang. Menurut pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah:
“Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”
Menurut pasal 1795 KUH Perdata, jenis Pemberian Kuasa ada dua macam, yaitu Kuasa Umum dan Kuasa Khusus.
Kuasa Umum
Kuasa Umum adalah pemberian Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam menjalankan pengurusan atas kepentingan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa.
Kuasa Khusus
Berbeda dengan Kuasa Umum yang memberikan kuasa atas kepentingan yang menyangkut seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa, dalam Kuasa Khusus yang dikuasakan itu hanya berupa kepentingan hukum tertentu saja dari Pemberi Kuasa. Misalnya, mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan penagihan hutang kepada pihak lain atas nama Pemberi Kuasa.
Menurut pasal 1813 KUHPer, berakhirnya Pemberian Kuasa dapat disebabkan karena:
“Pemberi Kuasa” Menarik Kembali Pemberian Kuasanya Secara Sepihak
Berbeda halnya dengan perjanjian, dimana penarikan kembali suatau perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, dalam pemberian kuasa pencabutan kembali pemberian kuasa itu dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa secara sepihak tanpa persetujuan Penerima Kuasa. Pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh Pemberi Kuasa secara tegas maupun secara diam-diam. Pencabutan kuasa secara tegas dapat dilakukan misalnya dengan menarik kembali surat kuasa yang diberikan dari Penerima Kuasa, atau mengirimkan surat kepada Penerima Kuasa bahwa Pemberi Kuasa mencabut kuasanya. Pencabutan kuasa secara diam-diam dapat dilakukan dengan cara mengangkat Penerima Kuasa yang baru untuk urusan yang sama.
“Penerima Kuasa” Melepaskan Kuasanya
Seperti halnya Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa juga dapat melepaskan kuasa yang diberikan kepadanya secara sepihak. Pencabutan kuasa oleh Penerima Kuasa dapat dilakukan dengan cara memberitahukan maksud tersebut kepada Pemberi Kuasa, baik secara lisan maupun dengan surat. Namun demikian, pelepasan Pemberian Kuasa secara sepihak itu harus dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam suatu kondisi yang layak, dalam arti pelepasan Pemberian Kuasa tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian bagi si Pemberi Kuasa.
Meninggal dunia, dibawah pengampuan dan Pailit
Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya Pemberian Kuasa itu berakhir. Pemberian Kuasa tidak dapat dilanjutkan kepada ahli waris, kecuali dibuat surat kuasa yang baru. Demikian pula dalam hal seseorang yang statusnya tiba-tiba menjadi berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, maka kapasitasnya sebagai Penerima Kuasa berakhir. Juga apabila seorang perempuan yang berkedudukan sebagai Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa, maka jika ia melakukan perkawinan dengan pihak lawannya dalam Pemberian Kuasa itu, maka dengan sendirinya Pemberian Kuasa diantara mereka berakhir. (legalakses.com).
Artikel Terkait:
- Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
- Penyitaan Paksa Barang oleh Debt Collector Melanggar Hukum
- Menyusun Kontrak
- Surat Pencabutan Kuasa
- Asas-asas Perjanjian
- Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
DOWNLOAD artikel “Membuat Surat Kuasa“ diatas:
Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya – batal demi hukum.
Komentar