Membeli tanah yang berasal dari tanah warisan biasanya mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan membeli tanah pada umumnya. Resiko itu terutama karena sertifikat tanah warisan masih atas nama pewaris (orang yang meninggal dunia), sementara para ahli waris mungkin ingin secepatnya menjual tanah warisan itu agar bisa dibagi diantara mereka. Untuk membeli tanah warisan yang rentan resiko tersebut, kecermatan ekstra diperlukan terutama dalam memeriksa obyek jual beli (tanah) maupun subyeknya (pihak penjual).
Selain pemeriksaan umum mengenai obyek tanah (adanya jaminan hutang, sengketa, pengalihan, dll), perlu juga dilakukan pemeriksaan mengeni subyeknya. Pemeriksaan subyek jual beli tanah warisan dapat meliputi: kesesuaian identitas antara Sertifikat Tanah dengan Surat Keterangan Kematian, siapa saja yang menjadi ahli waris, dan persetujuan seluruh ahli waris untuk menjual tanah warisan tersebut.
Pemeriksaan subyek jual beli yang pertama kali perlu dilakukan adalah menyesuaikan identitas antara Sertifikat Tanah dengan Surat Keterangan kematian. Kedua dokumen itu harus dapat menerangkan satu pihak yang sama antara pemilik tanah sesuai sertifikat dan orang yang meninggal dunia. Kesesuaian kedua dokumen itu dapat menyimpulkan bahwa memang orang yang meninggal dunia tersebut adalah benar-benar pemilik tanah.
Karena pemilik tanah telah meninggal dunia, maka tanah miliknya kemudian menjadi tanah warisan yang hak atas tanahnya jatuh ke tangan para ahli waris. Karena hukum menggolongkan ahli waris dalam beberapa golongan ahli waris, maka perlu dipastikan siapa saja yang menjadi ahli waris. Jangan sampai di kemudian hari nanti ada ahli waris yang ternyata tidak mengetahui perihal tanah warisan yang dijual tersebut dan menuntut haknya. Ahli waris yang tidak memberikan persetujuannya dalam jual beli tanah warisan yang menjadi haknya, berhak untuk membatalkan jual beli tanah tersebut, dan tentu saja hal ini dapat mendatangkan kerugian kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
Untuk memastikan siapa saja yang menjadi ahli waris, dapat dilakukan pemeriksaan misalnya dokumen Kartu Keluarga. Dalam Kartu keluarga tersebut tertera siapa-siapa saja yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris (terutama golongan I dan II: istri, anak, orang tua dan saudara kandung).
Setelah diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris, pastikan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) semua ahli waris turut memberikan persetujuanya untuk menjual tanah warisan tersebut. Persetujuan itu dapat diberikan dalam surat tersendiri maupun langsung secara bersama-sama menandatangani akta jual beli (AJB). Namun untuk lebih amannya sebaiknya selain dengan surat persetujuan khusus dilakukan juga dengan penandatanganan AJB secara bersama-sama oleh para ahli waris.
Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya – batal demi hukum.
Komentar