Umumnya suatu hubungan bisnis dijalankan dengan kontrak atau perjanjian agar memiliki kekuatan hukum. Katakanlah bisnis jual beli mobil atau jual beli tanah misalnya. Dalam skala kecil, perjanjian tersebut secara praktik bisnis mungkin tidak terlalu terasa manfaatnya, karena biasanya bisnis dalam lingkup kecil lebih mengutamakan kepercayaan dan bahasa lisan. Namun berbeda dalam skala besar, yang tentunya memiliki konsekwensi lebih fatal.
Lalu bagaimana jika kemudian salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut (wanprestasi)? Umumnya para pebisnis yang tidak memiliki pengalaman hukum akan kesulitan menentukan langkah-langkah awal yang tepat dalam memulai menghadapi situasi demikian. Dalam praktiknya, kebanyakan pebisnis akan langsung menagih sambil marah-marah karena, misalnya, produk jualannya yang sudah diterima klien belum dibayar sesuai jatuh tempo. Atau, segera mencari pengacara dan menyerahkan seluruh masalah pada mereka.
Namun demikian, sebelum anda menagih hak anda yang dilanggar oleh lawan perjanjian anda, atau menyerahkan masalah itu ke pengacara, ada baiknya anda merencanakan dulu tahap-tahap penyelesaian masalah hukum itu dengan baik. Hal ini diperlukan karena jika suatu saat masalah tersebut menjadi kronis hingga masuk ke pengadilan, anda telah melakukan langkah yang tepat.
Langkah awal menyelesaikan sengketa hukum perdata biasanya diawali dengan penagihan. Penagihan tersebut dilakukan secara resmi dengan surat tertulis. Dalam perjanjian biasanya sudah diatur kapan pembayaran dilakukan dan tidak diwajibkan didahului dengan penagihan, namun penagihan disini berfungsi sebagai peringatan dini bahwa hak anda telah jatuh tempo dan lawan perjanjian anda belum melunasinya.
Jika penagihan anda tersebut tidak mendapat perhatian, atau mendapat atensi tapi tidak cukup memuaskan anda, anda kemudian dapat melakukan teguran yang lebih keras melalui SOMASI. Peneguran yang lebih keras melalui somasi berarti anda menuntut secara langsung hak anda kepada lawan bisnis anda disertai ancaman penyelesaian secara hukum (gugatan perdata atau laporan pidana). Teguran tersebut sebaiknya masih disertai dengan ajakan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut secara damai – misalnya mengundang lawan perjanjian anda ke kantor untuk melakukan reschedule pembayaran jika memang lawan perjanjian anda mengalami kesulitan finansial.
Jika somasi diatas tetap diabaikan oleh lawan perjanjian anda, anda masih dapat mengirim somasi kedua dengan teguran yang lebih keras. Dalam somasi kedua, misalnya, anda tetap menuntut hak anda dengan gigih dengan menutup kemungkinan untuk negosiasi ulang atau reschedule. Dan somasi ini anda benar-benar fokus pada langkah hukum selanjutnya – bayar hak anda, atau digugat ke pengadilan.
MENYIAPKAN GUGATAN PERDATA
Katakanlah seluruh peringatan dan somasi anda diabaikan oleh lawan perjanjian anda, berarti saatnya anda mewujudkan ancaman anda seperti dalam somasi: mengambil langkah hukum gugatan perdata – meskipun, dalam kasus tertentu, anda dapat juga menempuh langkah hukum pidana. Selain mengambil langkah hukum perdata melalui pengadilan, anda dapat juga menyelesaikan masalah hukum tersebut diluar pengadilan yang putusannya sama kuatnya dengan putusan pengadilan, misalnya arbitrasi. Keuntungan arbitrasi adalah penyelesaian sengketa yang tertutup, shingga permasalahan anda dan lawan perjanjian anda tidak diketahui umum – bandingkan dengan pengadilan perdata yang terbuka untuk umum.
Jika anda telah bulat memutuskan untuk menggugat secara perdata lawan perjanjian anda, anda dpat melakukannya sendiri atau melalui kuasa hukum (pengacara). Hukum acara perdata tidak mewajibkan para pihak yang berperkara di pengadilan (Penggugat dan Tergugat) untuk didampingi pengacara. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan tanpa perlu didampingi pengacara. Namun, agar gugatan dapat diajukan sesuai dengan aturan hukum dan efektif, menyewa jasa pengacara dalam mengajukan gugatan sangatlah dianjurkan.
Jika anda memutuskan untuk mengajukan gugatan anda sendiri tanpa jasa pengacara, berarti anda perlu memahami cara membuat gugatan, cara mengajukan gugatan, dan proses beracara di sidang pengadilan perdata.
Artikel terkait:
Untuk men-DOWNLOAD artikel ini silahkan klik disini.
Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya – batal demi hukum.
Komentar