Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (“Perseroan”) harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT yang menentukan bahwa pada dasarnya Perseroan merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, sehingga karenanya didirikan berdasarkan “perjanjian”. Dengan demikian maka pendirian Perseroan bersifat kontraktual, yaitu hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian, dan mungkinkah perjanjian dibuat oleh kurang dari 2 orang? Demikian halnya ketika Perseroan menjalankan aktivitasnya setelah memperoleh status badan hukum, pemegang saham perseroan tersebut juga tidak boleh kurang dari 2 orang.
Istilah “Orang” dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dapat berarti orang perorangan (natuurlijkpersoon/natural person) maupun badan hukum (rechtpersoon/legal entity). Orang perorangan merupakan orang dalam pengertian “manusia” yang secara fisik lahir secara alamiah. Orang dalam hal ini dapat berupa orang sebagai warga negara Indonesia (WNI) maupun orang sebagai warga negara asing (WNA). Meskipun undang-undang tidak membedakan baik WNI maupun WNA untuk mendirikan Perseroan, namun undang-undang tertentu tetap memberikan batasan keterlibatan WNA dalam pendirian Perseroan. Pembatasan tersebut misalnya dalam undang-undang Pasar Modal yang membatasi kepemilikan modal WNA dalam jenis-jenis usaha tertentu.
Selain orang perorangan, badan hukum juga dapat menjadi pihak yang dapat mendirikan Perseroan. Badan hukum merupakan “orang” yang lahir dan diciptakan oleh proses hukum dan mendapat pengesahan dari negara. Karena pengesahan tersebut, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum layaknya orang-perorangan, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.
Pemegang Saham Menjadi Kurang Dari 2 Orang
Dalam prakteknya, kondisi pemegang saham suatu Perseroan bisa saja menjadi kurang dari 2 orang. Misalnya, salah satu atau beberapa orang pemegang saham mengalihkan sahamnya sehingga pemegang saham menjadi hanya tinggal 1 orang. Kondisi tersebut memberikan konsekwensi yang penting terhadap hak dan kewajiban Perseroan yang pada akhirnya menentukan eksistensi Perseroan itu sendiri.
Dalam hal pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 2 orang, pertama-tama UUPT memberikan toleransi terhadap kondisi tersebut. Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan, dalam waktu 6 bulan pertama sejak terjadinya kondisi dimana pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, status Perseroan tetap sah sebagai badan hukum. Perseroan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dan bertindak sebagai sebuah legal entity, sehingga segala perbuatannya tetap menjadi tanggung jawab penuh Perseroan itu sendiri.
Namun demikian, dalam masa 6 bulan tersebut Perseroan wajib melakukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan keadaan Perseroan menjadi terdiri dari 2 pemegang saham lagi. Masa 6 bulan merupakan masa tenggang dimana Perseroan diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya. Tindakan pemulihan itu dapat berupa mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada oranga lain.
Jika setelah lewatnya masa 6 bulan pemegang saham masih tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham tunggal tadi menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian Perseroan (personal liability). Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) dari Perseroan menjadi hapus karenanya, sehingga tanggung jawab itu menembus sampai harta kekayaan pribadi pemegang saham yang tinggal. Kerugian dan perikatan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang tersebut merupakan kerugian dan perikatan yang lahir pada masa setelah lewatnya masa 6 bulan, dan tidak termasuk masa sebelumnya.
Selain lahirnya tanggung jawab pribadi dari pemegang saham terhadap kerugian dan perikatan Perseroan, akibat dari lewatnya masa 6 bulan adalah munculnya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan ke pengadilan. Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian dapat membubarkan Perseroan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain: kejaksaan (untuk kepentingan umum), pemegang saham tunggal itu sendiri, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditor dan stake holder lainnya. (http://legalakses.com).
Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya – batal demi hukum.
Komentar